Judul: Islam, Asymmetric Policy, and Social Conflicts: The State’s Role as a Root of Radicalism in the Philippines and Thailand
Jurnal: IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies Vol.1 No.1
Penulis: Bayu Mitra A. Kusuma
Penerbit: CESASS UGM
Cetakan: Juli 2017
Halaman: 33-46
Bahasa: Inggris
E-ISSN: 2597-9817
Radikalisme telah menjadi problem serius yang dihadapi oleh berbagai negara, tak terkecuali di Asia Tenggara. Salah satu faktor pemicunya adalah pemahaman agama dengan cara ekstrem, yang selanjutnya memunculkan anggapan bahwa pihak lain yang tak sepemahaman adalah salah dan kekerasan merupakan cara yang sah untuk mengubah keadaan tersebut. Kondisi ini kerap terjadi karena manusia diciptakan memiliki rasa cinta terhadap garis keturunan atau golongan dan naluri agresif dari animal power dalam diri. Pemahaman ekstrem tersebut mengakibatkan munculnya konflik bernuansa agama, dimana dalam realitanya konflik agama khususnya yang melibatkan Islam di Asia Tenggara kerap dipengaruhi oleh kebijakan asimetris yang diterapkan oleh rezim penguasa. Oleh karena itu kajian ini akan menelusuri peran negara sebagai akar radikalisme dalam dinamika relasi Islam dan kebijakan asimetris yang selanjutnya memunculkan konflik sosial di Asia Tenggara dengan fokus wilayah selatan Filipina dan Thailand. Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya radikalisme di Filipina disebabkan oleh konflik sosial akibat manipulasi penguasa pada kebijakan terhadap otonomi khusus di wilayah mayoritas Muslim. Sedangkan radikalisme di Thailand dipicu oleh konflik sosial yang diakibatkan adanya kebijakan asimilasi budaya yang dipaksakan penguasa kepada komunitas Muslim.
Judul: Negosiasi Dakwah dan Politik Praktis: Membaca Orientasi Organisasi Sayap Keagamaan Islam pada Partai Nasionalis
Jurnal: al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol.2 No.1
Penulis: Bayu Mitra A. Kusuma dan Theresia Octastefani
Penerbit: IAIN Surakarta
Cetakan: Juni 2017
Halaman: 1-24
Bahasa: Indonesia
E-ISSN: 2527-5682
Islam adalah agama dakwah yang di dalamnya terdapat usaha untuk menyebarluaskan kebenarannya. Namun di sisi lain Islam juga merupakan agama politik yang sering kali dipakai sebagai basis ideologi dan perjuangan di era demokrasi yang menjunjung tinggi konstitusi. Saat ini umat Islam memiliki berbagai saluran politik melalui partai politik bercorak Islam. Namun masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda meskipun sama-sama mencitrakan dirinya sebagai partai dakwah atau rumah politik umat Islam Indonesia. Dalam dinamikanya, perilaku politik dengan menggunakan simbol dan pelabelan dakwah ternyata juga dilakukan oleh partai-partai bergenealogi nasionalis, seperti Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan, Partai Golongan Karya, dan Partai Demokrat melalui organisasi sayap keagamaan Islam. Salah satu kasus teraktual yang dapat kita jadikan rujukan adalah pemilihan gubernur DKI Jakarta. Fenomena tersebut adalah bukti otentik bahwa terjadi negosiasi antara dakwah dan politik praktis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agendaagenda dakwah yang diselenggarakan lebih cenderung dilakukan secara insidental menyesuaikan dengan konstelasi politik yang mereka hadapi dan hanya dioptimalkan menjelang saat-saat penting dalam kalender politik seperti pemilu kepala daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orientasi dari sayap keagamaan Islam partai politik bergenealogi nasionalis lebih pada dakwah politik dibandingkan dengan politik dakwah, sehingga dalam negosisasi dakwah dan politik praktis maka aspek politik lebih diuntungkan dibandingkan dengan aspek dakwah.
Radikalisme telah menjadi problem serius yang dihadapi oleh berbagai negara, tak terkecuali di Asia Tenggara. Salah satu faktor pemicunya adalah pemahaman agama dengan cara ekstrem, yang selanjutnya memunculkan anggapan bahwa pihak lain yang tak sepemahaman adalah salah dan kekerasan merupakan cara yang sah untuk mengubah keadaan tersebut. Kondisi ini kerap terjadi karena manusia diciptakan memiliki rasa cinta terhadap garis keturunan atau golongan dan naluri agresif dari animal power dalam diri. Pemahaman ekstrem tersebut mengakibatkan munculnya konflik bernuansa agama, dimana dalam realitanya konflik agama khususnya yang melibatkan Islam di Asia Tenggara kerap dipengaruhi oleh kebijakan asimetris yang diterapkan oleh rezim penguasa. Oleh karena itu kajian ini akan menelusuri peran negara sebagai akar radikalisme dalam dinamika relasi Islam dan kebijakan asimetris yang selanjutnya memunculkan konflik sosial di Asia Tenggara dengan fokus wilayah selatan Filipina dan Thailand. Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya radikalisme di Filipina disebabkan oleh konflik sosial akibat manipulasi penguasa pada kebijakan terhadap otonomi khusus di wilayah mayoritas Muslim. Sedangkan radikalisme di Thailand dipicu oleh konflik sosial yang diakibatkan adanya kebijakan asimilasi budaya yang dipaksakan penguasa kepada komunitas Muslim.
