Turn Back Hoax dengan Fikih Komunikasi
Informasi bohong alias hoax semakin merajalela akhir-akhir ini. Dalam sekejap sebuah topik tipuan yang sengaja dibuat oknum tak bertanggungjawab bisa menjadi viral. Kata hoax sebenarnya bukanlah istilah baru. Kata ini berasal dari tulisan Richard Locke yang diterbitkan di koran The Sun tahun 1835. Di zaman serba digital seperti sekarang, informasi hoax begitu luas beredar seiring semakin luasnya penetrasi media sosial dan aplikasi chating seperti Facebook, Twitter, Blackberry Messenger, Whatsapp, dan lain sebagainya. Hoax bagaikan virus yang menjangkiti satu laman ke lama lain, dari satu media ke media lain, dari satu grup obrolan ke ruang grup digital lainnya.
Kini hoax tidak bisa lagi dipandang remeh. Karena jika peredaran hoax di media sosial dibiarkan terus menerus akan berpotensi menghancurkan integrasi bangsa. Apalagi bila hal tersebut dilakukan secara massif, terstruktur, dan berkelanjutan. Celakanya sangat banyak orang yang mudah sekali percaya dan membagikan kabar bohong tersebut hanya dengan sekali klik. Jika sebelumnya istilah “mulutmu harimaumu” telah lebih dahulu populer, kini masyarakat menemukan istilah baru “jarimu harimaumu” yang mengacu pada ketidakmampuan seseorang mengendalikan jari-jemari untuk menggunakan media sosial secara bijak.
Seiring meningkatnya tensi politik menjelang pemilihan umum kepala daerah serentak beberapa waktu lalu, intensitas munculnya berita hoax juga meningkat. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan bahwa hingga Desember 2016 saja pihaknya sudah memblokir hampir 800 ribu situs yang menyebarkan hoax di dunia maya. Apalagi berita hoax tersebut kerap bermuatan politis dan bersinggungan dengan ranah kehidupan manusia yang paling sensitif yaitu agama. Lalu bagaimanakah cara yang efektif untuk mengatasi dan menetralisir maraknya berita hoax, terlebih jika bermotif politis dengan mengatasnamakan agama?
Salah satu metode strategis yang layak dikedepankan adalah dengan metode yang juga bermuatan agama, yakni menerapkan fiqh (fikih) komunikasi. Fiqh komunikasi merupakan panduan dan tuntunan bagaimana seharusnya kita bersikap saat saling bertukar informasi dengan orang lain. Berdasarkan fiqh komunikasi, saat kita mendengar suatu informasi maka hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan cek dan ricek atas kebenaran informasi tersebut. Kita tidak boleh tergesa-gesa untuk percaya dan menelan mentah-mentah berita yang kita dapatkan. Sebagaimana hadits riwayat Al Hakim yang artinya “barang siapa yang tergesa-gesa, akan salah”.
Jika informasi tersebut belum pasti benar atau bahkan tidak benar, maka jangan disebarkan. Dalam kondisi tersebut kita layak untuk berpatokan pada hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang artinya “barang siapa diam akan selamat”. Diam bukan berarti tidak perduli, namun lebih pada upaya mencegah timbulnya kesalahpahaman dan firnah. Ketika informasi yang didapatkan ternyata benar sekalipun, bukan berarti kita boleh langsung untuk menyebarkannya. Kita harus terlebih dahulu menyaring konten informasi tersebut berdasarkan asas kemanfaatan. Apakah informasi tersebut bermanfaat, tidak bermanfaat, atau malah menimbulkan keresahan.
Jika informasi yang kita dapatkan adalah benar namun tidak bermanfaat atau tidak mengandung nilai kebaikan, maka jangan disebarkan. Sikap ini sejalan dengan hadits yang artinya “barang siapa beriman kepada Allah di hari akhir, katakanlah kebaikan atau diamlah” sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Barulah bila informasi yang kita terima dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan membawa manfaat, maka informasi tersebut layak untuk disebarkan.
Maraknya informasi hoax menandakan bahwa betapa pentingnya kita membiasakan ber-tabayun dengan tujuan mengklarifikasi informasi yang diterima sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Jika setiap orang mau mengamalkan fiqh komunikasi minimal dimulai dari dirinya masing-masing, mungkin informasi hoax tidak sampai hilang tak tersisa, namun akan dapat diminimalisasi secara signifikan. Dengan demikian kebhinekaan tidak akan terusik dan kita dapat menghindari potensi timbulnya konflik. Turn back hoax!
Melawan Budaya Instan dan Irasional
Praktik ‘penggandaan uang’ kembali muncul dan menjadi berita heboh dalam pemberitaan media akhir-akhir ini. Fenomena tersebut terjadi di Probolinggo, daerah yang dapat dikatakan relatif dekat dengan Banyuwangi. Praktik ini dilakukan oleh Taat Pribadi yang lebih populer dengan sebutan Dimas Kanjeng, seseorang yang dalam kesehariannya selalu berpenampilan agamis. Disinyalir praktik ini telah menimbulkan banyak korban, tidak hanya di Probolinggo, melainkan juga daerah lainnya hingga di luar Jawa.
Dimas Kanjeng memiliki banyak pengikut. Tak tanggung-tanggung, salah satu pengikut yang hingga kini setia membelanya adalah seorang doktor wanita lulusan dari universitas bergengsi Amerika Serikat sekaligus pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat kita sedang sakit. Masyarakat dilanda budaya instan dimana pola pikir dan perilaku masyarakat ingin mendapatkan keinginananya secara cepat, mengutamakan hasil daripada proses, dan cenderung mencari jalan pintas demi meraih keuntungan berlipat.
Selanjutnya budaya instan tersebut membawa masyarakat pada tindakan-tindakan yang irasional, melawan logika, dan tak sejalan dengan akal sehat. Masyarakat datang berduyun-duyun dengan harapan ‘spiritualitas’ atau ‘karomah’ Dimas Kanjeng dapat menggandakan uang mereka menjadi berkali-kali lipat. Meskipun sebagian dari mereka menolak kata penggandaan dan lebih menggunakan kata ‘pengadaan’, tapi toh sebenarnya sama saja. Sungguh ironis karena fenomena ini terjadi pada masyarakat modern, dimana ciri-ciri dari masyarakat modern tersebut adalah kecerdasan dan rasionalitas yang kuat, bukan lagi percaya pada hal yang bersifat mistis atau takhayul. Namun faktanya, tak hanya orang awam, bahkan seorang intelektual bergelar doktor luar negeri pun begitu mudahnya terpedaya.
Sebenarnya untuk menyimpulkan irasionalitas dari perkara ini cukup mudah. Pertama, jika memang Dimas Kanjeng dapat menggandakan uang, mengapa dia tak menggandakan uangnya sendiri saja untuk memperkaya diri. Kedua, mengapa harus ada mahar yang harus dibayarkan ketika masyarakat ingin menggandaakan uang. Dari dua hal tersebut jelas terlihat bahwa ini adalah praktik penipuan. Atau lebih tepatnya penipuan dengan kedok ‘spiritualitas’. Alasan bahwa uang yang dihasilkan akan digunakan untuk membangun pendidikan dan lain sebagainya tetap saja tak bisa diterima. Karena ketika kita hendak melakukan kebaikan, maka uang yang digunakan juga haruslah didapatkan dari proses yang benar. Mengutip pernyataan dari Profesor Mahfud MD, bahwa dari aspek hukum tindak penggandaan uang adalah perbuatan kriminal.
Memang masyarakat kita sejatinya masih kental dengan mistisme. Kondisi tak ideal tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang tak bertanggungjawab dengan menjual ‘spiritualitas’. Ada beberapa cara yang dapat dikedepankan untuk melawan budaya instan dan irasionalitas tersebut. Pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan adalah salah satu faktor dominan yang menyebabkan masyarakat begitu mudah tergiur pada iming-iming mendapatkan kekayaan secara cepat. Meskipun seringkali tawaran yang datang justru di luar nalar normal seorang manusia. Program pengentasan kemiskinan dari pemerintah juga harus terus dievaluasi dan diperbaiki kelemahannya. Karena sejujurnya dapat dikatakan bahwa para korban cenderung lebih tertarik pada hal-hal di luar nalar tersebut dibandingkan program yang ditawarkan pemerintah.
Kedua, pendidikan agama yang benar. Karena pada umumnya meraka yang datang kepada Kanjeng Dimas bermula pada keinginan untuk belajar ilmu agama. Mereka yang haus akan siraman rohani ternyata datang pada orang yang salah. Oleh karena itu, pendidikan agama untuk masyarakat harus semakin diperbaiki dan aqidah semakin diperkuat. Salah satu titik tekannya tentu adalah pada pembentukan kecerdasan logika dan penataan emosi agar masyarakat dapat memahami, menganalisis, dan menolak tawaran- tawaran aneh dan tak lazim yang ditemuinya.
Revitalisasi Manajemen Kurban
Setiap kali Idul Adha umat Muslim disibukkan dengan berbagai persiapan perayaannya. Ini sangat wajar karena bulan Dzulhijjah adalah bulan yang sarat akan makna disamping bulan Ramadhan. Salah satu suasana khas menjelang hari raya haji atau kurban di Indonesia adalah munculnya pedagang ternak musiman yang memenuhi setiap sudut kota. Ditinjau dari aspek kuantitas, dari tahun ke tahun jumlah ternak yang diKurbankan relatif meningkat. Namun sayangnya dari aspek kualitas, praktik pelaksanaan kurban tak jarang telah menyimpang dari tuntunan. Sebagai pengantar perlu diketahui bahwa pelaksanaan kurban di Indonesia berbeda dengan Arab Saudi. Jika di Indonesia kurban diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat, sebaliknya di Arab Saudi aparat pemerintah turut disibukkan dalam prosesi pemotongan hewan kurban.
Luruskan Niat
Kurban adalah urusan yang telah diatur dengan jelas oleh agama Islam, bahkan hingga hal-hal kecil di dalamnya pun telah disediakan petunjuk dengan lengkap. Oleh karena itu kurban tidak dapat dilakukan sesuai dengan kehendak pihak tertentu saja. Kriteria ternak yang boleh dijadikan kurban harus benar-benar diperhatikan baik ditinjau dari sisi usia ternak maupun kondisi kesehatannya, termasuk hal yang paling sering dilupakan adalah larangan untuk memotong kuku dan rambut ketika hari sudah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim.
Pendistibusian daging kurban harus dilakukan secara adil, merata, dan tidak diskriminatif. Pihak yang harus diutamakan bukanlah panitia atau pengurban, melainkan orang yang benar-benar membutuhkan seperti fakir miskin. Pengurban memang berhak mengambil namun dibatasi maksimal sepertiga dari kurbannya. Adapun hal lain yang harus dihindari adalah menjual sebagian hasil kurban untuk kepentingan yang tidak disyariatkan dalam Islam. Misalnya menjadikan kulit dan kepala kurban sebagai ongkos potong ataupun menjual kulit dan kepala kurban, meski hasil penjualan tersebut digunakan untuk perbaikan masjid atau lembaga pendidikan sekalipun.
Seluruh unsur panitia dalam pelaksanaan kurban hendaknya meluruskan niatnya bahwa tugas ini bukanlah acara seremonial pemotongan ternak belaka ataupun sekedar melaksanakan kewajiban bagi orang yang telah mampu berkurban. Namun menjadi panitia kurban haruslah dilandasi dengan niatan ibadah. Oleh karenanya mekanisme kerja dan pembagian peran panitia pun harus mengikuti ketentuan dalam Islam. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam melaksanakan kepanitiaan kurban yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Islam banyak sekali ditemui hambatan dan tantangannya, mulai dari kebutuhan SDM juru sembelih kurban handal yang terus meningkat namun berbanding terbalik dengan jumlah yang tersedia sampai dengan masjid-masjid yang menjadi tempat sekaligus pelaksanaan penyembelihan kerap tidak dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai. Meski demikian dari kepanitiaan kurban tersebut tetap ada nilai-nilai keutamaan yang dapat dipetik, yaitu berupa kesabaran, kejujuran, dan kemampuan memegang teguh amanah.
Urgensi Evaluasi
Berpijak pada kondisi tersebut, kiranya perlu dilakukan revitalisasi manajemen kurban. Karena untuk mendapatkan hasil yang optimal kurban tidak dapat dikelola secar asal jalan. Dalam lingkup ilmu manajemen, prosesi kurban dapat dikelompokkan dalam 4 tahapan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan kurban. Pada tahap perencanaan Kurban, panitia harus mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kurban dengan detail, mulai dari format pelaksanaan, anggaran yang dibutuhkan, dan jumlah orang yang berhak menerima distribusi Kurban. Selanjutnya pada tahap pengorganisasian, panitia melakukan pembagian tugas kerja pada SDM yang ada, koordinasi dengan tukang potong, pembuatan kupon, publikasi, dan lain-lain. Pada tahap pelaksanaan, dilakukan aplikasi dari perencanaan dan pengorganisasian yang telah diterapkan dengan disertai penyesuaian dengan kondisi riil di lapangan.
Tahap terakhir adalah pengontrolan dan evaluasi. Tahap ini biasanya sering dilupakan kepanitiaan kurban. Kebanyakan panitia akan bubar begitu saja setelah pendistribusian kurban. Padahal tahap ini sangatlah penting karena pada tahap ini dapat diketahui seluruh kekurangan pelaksanaan tahun ini untuk diinventarisir sebagai perbaikan kepanitiaan tahun mendatang. Jika keempat tahap tersebut dapat disinkronisasi maka kurban akan terlaksana dengan lebih rapi. Sehingga hakekat Kurban dapat benar-benar sesuai dengan yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.
Memurnikan Kembali Esensi Mudik Lebaran
Bagi umat Islam di Indonesia mudik merupakan momen besar tahunan yang selalu disambut dengan penuh rasa antusias. Mudik dapat dipandang melalui dua perspektif, yaitu kultural dan spiritual. Secara kultural mudik adalah momen kembalinya imajinasi masa lalu tentang kampung halaman, tentang napak tilas identitas kultural dan genealogis seorang manusia, serta menjadi sarana pelepas kerinduan kepada keluarga. Sedangkan secara spiritual, mudik adalah media sakral untuk saling bermaafan di kampung halaman saat lebaran tiba, setelah menjalani ibadah puasa Ramadhan selama sebulan penuh.
Namun sayangnya sebagai tradisi kultural, kadang mudik justru keluar dari esensi spiritualitasnya. Sehingga kadang mudik seakan-akan menjadi tak jauh beda dengan festival atau pesta semata. Hiruk pikuk mudik secara nyata dapat kita lihat melalui padatnya ruas-ruas jalan oleh kendaraan bermotor yang berujung pada kemacetan. Apalagi di lebaran tahun 2016 ini kemacetan di jalur-jalur mudik semakin menjadi-jadi. Terjadinya kemacetan parah di berbagai kawasan memang patut disayangkan. Kondisi tersebut menunjukkan betapa lemahnya manajemen transportasi arus mudik dan balik. Kemacetan tersebut terjadi mulai dari wilayah yang dekat dengan Banyuwangi seperti dari Klakah menuju Probolinggo, semakin ke barat tepatnya pertigaan Kertosono Nganjuk, sampai yang terparah seperti di Brebes yang kemudian populer dengan sebutan Brebes Exit atau “Brexit”. Masalah ini mengakibatkan berbagai kerugian mulai dari lamanya waktu yang terbuang, terlebih “Brexit” membuat pemudik sangat kelelahan hingga mengakibatkan beberapa nyawa melayang.
Penumpukan kendaraan di arus mudik dan balik semestinya dapat diantisipasi secara lebih dini, mengingat fenomena ini terjadi setiap tahunnya dan dipastikan selalu disertai dengan meningkatnya volume kendaraan. Apalagi saat ini zaman sudah demikian canggih sehingga pemantauan kepadatan kendaraan dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media seperti satelit atau menggunakan drone. Namun menyalahkan pemerintah saja tidak akan menyelesaikan masalah. Kita juga harus menghargai berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengamankan dan menyamankan arus mudik dan balik meskipun memang hasilnya kurang maksimal. Jika kita telisik lebih jauh, munculnya fenomena seperti brexit juga tak lepas dari ego para pemudik. Para pemudik cenderung ingin membawa mobil pribadi untuk pulang ke kampung halaman. Tujuannya tentu untuk menunjukkan eksistensi kepada handai taulan di kampung. Meskipun kalau boleh jujur, belum tentu mobil yang dibawa pulang oleh para pemudik adalah mobil milik pribadi. Sebagian mobil tersebut adalah milik kantor, hasil sewa, dan lain sebagainya.
Memang benar bagi sebagian pemudik membawa mobil pribadi adalah kebutuhan. Seperti mereka yang membawa bayi dan balita ataupun mereka yang membutuhkan kendaraan untuk mengangkut keluarga besar ketika bersilaturahmi di kampung. Namun disadari atau tidak, di sisi lain ini juga menunjukkan bahwa membawa mobil untuk mudik adalah salah satu indikator kesuksesan yang dapat meningkatkan gengsi di depan banyak orang. Sudah saatnya kita mulai menanamkan paradigma bahwa salah satu indikator sebuah negara modern bukanlah jika masyarakatnya semakin banyak yang menggunakan kendaraan pribadi, melainkan jika semakin banyak masyarakatnya yang menggunakan moda transportasi umum. Memang harus diakui bahwa kualitas maupun kuantitas moda transportasi umum di Indonesia masih jauh dari kata memadai. Tapi jika dilihat lebih jauh, para pemudik juga enggan memanfaatkan moda transportasi umum yang dalam kondisinya baik sekalipun. Salah satu contoh kecil adalah banyaknya bangku kosong pada bus patas jurusan Surabaya-Yogyakarta. Padahal jika kita hitung secara kasar, seandainya satu bus terisi dengan penuh paling tidak dapat mengurangi sekitar delapan jumlah mobil di jalanan.
Oleh karena itu harus ada kesadaran dari kedua belah pihak, baik pemerintah maupun pemudik. Bagi pemerintah, sudah sewajibnya terus meningkatkan keamanan dan kenyamanan mudik seperti perbaikan infrastruktur mencakup kualitas jalan, penerangan jalan, menambah rest area dan toilet, penyediaan sarana angkutan lebaran yang semakin berkualitas, serta mendesain manajemen transportasi mudik secara lebih komprehensif. Begitu pula para pemudik juga harus menggeser pola pikir yang mengedepankan gengsi.
Meluruskan Kekerasan Atas Nama Dakwah
Bulan Ramadhan adalah saat yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam karena dianggap sebagai momen yang suci dan sakral untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Di bulan Ramadhan pula aktivitas dakwah Islam terasa begitu kental. Mulai dari agenda sederhana masjid-masjid di perkampungan sampai dengan media televisi pun berlomba-lomba untuk menyajikan acara dengan corak dakwah. Terlebih di sepuluh hari terakhir dimana setiap muslim merindukan lailatul qodar.
Dakwah pada dasarnya adalah gerakan mengajak pada perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan munkar (amar ma’ruf nahi munkar). Namun yang menjadi permasalahan adalah tidak semua orang mampu memahami dakwah secara kontekstual. Akibatnya masih sering kita jumpai orang yang salah dalam mengartikan dakwah, terlebih dalam mengaplikasikannya. Dimana biasanya mereka bertindak dengan mengatasnamakan dakwah, namun tindakan mereka justru kontra produktif terhadap nilai-nilai mulia dalam dakwah.
Masih segar dalam ingatan kita bagaimana Pemerintah Kota Serang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan razia terhadap para pedagang atau warung makanan di awal Ramadhan tahun ini (8/6). Semua barang dagangan disita oleh Satpol PP dengan alasan adanya larangan berjualan makanan di siang hari selama Ramadhan. Ironisnya razia tersebut hanya menyasar pada pedagang-pedagang kecil, sedangkan restoran besar ataupun restoran cepat saji milik asing luput dari razia dan dibiarkan begitu saja. Sontak kejadian tersebut memancing reaksi negatif dari masyarakat luas. Bahkan Gubernur Banten, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama pun turut angkat suara menyayangkan tindakan represif Satpol PP tersebut. Semestinya pemerintah khususnya Satpol PP menjadi “pamong” yang baik dan mampu mengayomi masyarakat.
Selain itu tindak kekerasan yang mengatasnamakan dakwah atau penegakan syariah juga sering kita dengar dilakukan oleh ormas-ormas berhaluan “keras”. Terlebih di bulan suci Ramadhan, ormas-ormas tersebut kerap beraksi dengan beringas dan brutal. Padahal mereka semestinya paham bahwa esensi puasa Ramadhan bukan hanya menahan haus dan lapar, melainkan juga menahan hawa nafsu termasuk di dalamnya adalah emosi atau amarah. Namun faktanya sweeping oleh ormas terhadap pihak yang mereka anggap mengganggu kesucian bulan Ramadhan sering dilakukan dengan ancaman bahkan pengrusakan.
Meluruskan fenomena yang terjadi di atas, kekerasan tentu tak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan firman Allah SWT yang artinya “serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS. An-Nahl: 125). Kita perlu mengingat bahwa perintah puasa Ramadhan ditujukan kepada orang-orang yang beriman (ya ayyuha alladzina amanu), bukan kepada seluruh manusia (ya ayyuha annas).
Sehingga dapat ditarik benang merah bahwa menjalankan ibadah puasa adalah didasarkan pada kesadaran bukan paksaan. Oleh karena itu telah jelas bahwa upaya dakwah seperti mengajak berpuasa dan segala aktivitas pendukungnya hendaknya dilakukan dengan cara yang baik, bukan dengan kekerasan yang cenderung ke arah premanisme. Dari situlah akan terlihat siapakah orang yang hanya memiliki kesalehan individual dan orang yang juga memiliki kesalehan sosial.
Bila mengacu pada Ibn Taymiyah yang kerap menjadi patron bagi kelompok Islam “garis keras” sekalipun, menyatakan bahwa “orang yang ingin beramar makruf nahi munkar harus memiliki tiga bekal utama yaitu ilmu, kelemahlembutan, dan kesabaran”. Ilmu diperlukan agar setiap manusia bertindak dengan bekal pengetahuan dan pemahaman yang baik atas permasalahan yang dihadapi. Kelemahlembutan dibutuhkan untuk mengajak pada kebaikan dan melawan kemunkaran secara persuasif. Dan kesabaran bermanfaat untuk menahan diri dari emosi atau tindak kekerasan yang justru akan merugikan. Ini karena tidak semua tujuan dakwah dapat tercapai dengan sekali jalan. Kadang dakwah harus dilakukan secara berulang-ulang dengan penuh kesabaran agar tujuan dakwah dapat tercapai. Dengan berpedoman pada ilmu, kelemahlembutan, dan kesabaran maka dakwah akan tersampaikan dengan damai dan kekerasan dapat diminimalisasi. Layaknya Islam yang diturunkan ke muka bumi sebagai rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil ‘alamin).
Wirausaha Solusi Nyata Menghadapi MEA
Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah (HMPS-MD) UIN Sunan Kalijaga pada hari Kamis (14/4) menyelenggarakan sebuah seminar bertajuk “Wirausaha Dalam Bingkai Dakwah Sebagai Solusi Menghadapi MEA” di gedung teatrikal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Seminar ini sekaligus menjadi pembuka bagi rangkaian acara peringatan dies pertama SK Café, salah satu unit usaha mahasiswa yang digagas oleh Divisi Ekonomi HMPS-MD.
Dalam seminar ini, HMPS-MD mengundang dua orang narasumber yang berasal dari internal dan eksternal Prodi MD. Narasumber pertama adalah Bayu Mitra A. Kusuma, dosen Prodi MD yang sempat menjadi pengajar di Burapha University International College Thailand beberapa tahun yang lalu. Menurutnya, jika sedari awal Indonesia konsisten menerapkan konsep Trisakti yang dicanangkan oleh Bung Karno pada tahun 1963, maka Indonesia akan menjadi negara yang paling siap menatap ASEAN. Perlu diingat bahwa tiga pilar ASEAN adalah masyarakat politik, masyarakat ekonomi, dan masyarakat sosial budaya. yang sejalan dengan Trisakti yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam sosial budaya.
Namun faktanya Indonesia dianggap belum begitu siap dalam mengarungi MEA yang bergulir sejak 31 Desember 2015 lalu. Justru negara yang paling siap dalam menghadapi MEA adalah Singapura dan Thailand. Bagi Singapura tanpa adanya persiapan khusus pun mereka sangat siap dalam menghadapi MEA. Sedangkan Thailand telah membekali pekerjanya dengan beberapa bahasa asing seperti Inggris dan Indonesia yang menjadi lingua franca ASEAN. Namun Indonesia belum terlambat untuk berbenah.
Sebagaimana dikemukakan narasumber kedua yaitu Buchori Al Zahrowi, entrepreneur sukses yang juga menjadi ketua umum Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI) Yogyakarta. Menurutnya salah satu cara terbaik menghadapi persaingan dalam MEA adalah dengan berwirausaha. Yang perlu diperhatikan dalam berwirausaha kita dituntut untuk “terampil dalam mengelola orang-orang terampil”. Oleh karena itu salah satu kriteria mutlak yang harus dimiliki oleh alumnus MD adalah kemampuan manajerial yang baik. Karena alumni tidak semata dididik untuk menjadi karyawan, melainkan bos dari para karyawan. “Semakin banyak entrepreneur di Indonesia maka peluang kita menjadi pemenang di negeri sendiri dan di regional ASEAN sangat terbuka”, pungkasnya.
Mengelola Perbatasan Dengan Border Governance
Pemerintah Indonesia melalui Satgas 115 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali meledakkan 23 kapal asing pelaku illegal fishing (5/4), terdiri dari 13 kapal Vietnam dan 10 kapal Malaysia. Namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pemerintah belum juga mengeksekusi 11 kapal Tiongkok yang juga ditangkap bersamaan dengan salah satu kapal Vietnam tersebut. Padahal penangkapan tersebut telah terjadi lebih dari satu tahun yang lalu. Ini memunculkan stigma negatif bahwa power dan bargaining Tiongkok memang lebih superior dibandingkan negara lainnya dalam percaturan politik kawasan.
Kita tentu masih ingat clash yang terjadi di perairan natuna (19/3) dimana pemerintah Tiongkok seolah-olah menjadi beking dari aksi pencurian ikan. Cost Guard Tiongkok saat itu menghalangi penangkapan KM Kwaiy Fey, bahkan dengan sengaja menabrak KM Kwaiy Fey agar kapal tidak dapat ditahan oleh Satgas KKP untuk di bawa ke daratan Indonesia.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa Tiongkok mengklaim sebagian besar Laut Tiongkok Selatan (LTS) dengan nine dash line ala mereka sehingga terjadi tumpang tindih klaim dengan beberapa negara lain. Bahkan Tiongkok yang sebelumnya telah menyatakan bahwa Natuna milik Indonesia rupanya kini juga mulai memanaskan konstelasi perbatasan dengan Indonesia. Ini membuktikan bahwa perbatasan membutuhkan perhatian lebih dari negara.
Isu potensi konflik LTS sebenarnya telah cukup lama muncul. Bahkan telah menjadi salah satu topik menarik pada saat debat calon presiden di tahun 2014 lalu. Salah satu kandidat presiden mengatakan bahwa jika muncul ancaman di Natuna yang notabene berada di kawasan LTS maka akan “kita bikin rame”. Belum jelas apa yang dimaksud dengan “kita bikin rame”, namun faktanya saat ini Natuna memang telah “rame” karena ulah maling ikan yang seolah-olah dilindungi oleh pemerintah mereka.
Pada dasarnya Indonesia dan RRT memiliki hubungan diplomatik dan ekonomi yang baik dan strategis. Namun bila konstelasi di Natuna ini tidak segera diatasi akan berpotensi menyebabkan konflik yang lebih besar. Konflik yang terjadi antara Tiongkok dengan Vietnam, Filipina, Jepang atau Malaysia haruslah kita jadikan pembelajaran untuk tidak menafikan potensi konflik perbatasan. Faktanya memang kapal-kapal berbendera Tiongkok kerap melakukan aksinya di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, yang mereka klaim sebagai wilayah penangkapan ikan tradisional mereka. Klaim ini tanpa dasar mengingat terminologi tersebut tidak diakui dalam hukum internasional UNCLOS 1982. Pemerintah harus tegas agar superioritras Tiongkok tidak berlaku dalam teritori atau kedaulatan Republik Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa perairan Natuna harus dijaga kapal perang kombatan berukuran besar seperti kelas fregat atau korvet. Namun pengamanan secara militer saja akan terasa berat mengingat jumlah kapal perang TNI AL masih terbatas jika dibandingkan dengan luas lautan Indonesia. Karena itu konsep border governance dapat menjadi solusinya, dimana dalam pengelolaan perbatasan melibatkan para stakeholder yang terdiri pemerintah, swasta nasional dan masyarakat lokal.
Border governance adalah kosep yang realistis untuk “bikin rame” perbatasan. Bukan hanya melalui respon reaktif setelah terjadi clash di perbatasan, namun lebih pada menciptakan aktivitas-aktivitas permanen. Pemerintah disini memegang peranan kunci dalam fungsi regulator dan pengamanan wilayah perbatasan. Selanjutnya pemerintah dapat menarik kehadiran swasta nasional untuk berinvestasi seperti pengembangan kawasan wisata ataupun potensi bahari lainnya. Keberadaan swasta akan mengelola perbatasan akan turut membangkitkan geliat perekonomian masyarakat lokal. Sehingga ketika ekonomi bergeliat dan sarana prasarana semakin lengkap, maka meningkatnya rasa nasionalisme masyarakat di garis depan perbatasan negara pun akan berbanding lurus.
Natuna hanyalah salah satu gambaran betapa rentannya wilayah perbatasan. Di bagian lain seperti seperti Ambalat, Talaud dan lain sebagainya juga menunggu untuk terus dikembangkan. Terlebih Presiden Joko Widodo telah mencanangkan program menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia sehingga segala potensi kita sebagai negara bahari dan kepulauan harus dioptimalkan. Dengan sinergitas antara pemerintah, swasta nasional dan masyarakat lokal dalam bingkai border governance maka pengamanan dan pengembangan kawasan perbatasan akan semakin realistis dan dinamis, sehingga cita-cita mengembalikan sejarah kejayaan nusantara di lautan akan terealisasi.